Total wilayah provinsi Maluku Utara adalah 140,2 ribu km2, dengan luas wilayah perairan 76,3 persen dan daratan 23,7 persen. Sebagai wilayah kepulauan, di provinsi ini terdapat 395 buah pulau besar dan kecil, dengan 64 pulau di antaranya telah dihuni. Dari sejumlah pulau-pulau tersebut, pulau yang tergolong besar adalah Pulau Halmahera, sedangkan pulau yang ukurannya sedang adalah Pulau Obi, Pulau Taliabu, Pulau Bacan, dan Pulau Morotai. Pulau-pulau yang lebih kecil antara lain Pulau Ternate, Tidore, Makian, Kayoa, dan Gebe. Adakalanya satu pulau hanya terdiri dari satu kecamatan, namun dapat juga terdiri dari beberapa kecamatan berdekatan. Secara geografis, posisi provinsi Maluku Utara dalam perspektif regional maupun internasional berada pada posisi strategis karena terletak di bibir Pasific (pasific reem) yang secara langsung berhadapan dengan negara-negara Asia Timur dan negara-negara Pasific. Wilayah ini juga merupakan lintasan antara dua benua Asia dan Australia dan dua samudra Hindia dan Pasifik.
Provinsi Maluku Utara sebagai wilayah pemekaran dari provinsi Maluku merupakan kepulauan dengan agro-ekosistem yang beragam. Secara resmi, provinsi ini terbentuk melalui UU No. 46 tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999. Hingga saat ini, Maluku Utara terbagi secara administrasi menjadi 6 wilayah Kabupaten dan 2 wilayah Kota. Dari sisi sosial budaya masyarakat, di wilayah ini dapat ditemukan 8 sub etnis yaitu, sub etnis Ternate, Tidore, Makian, Galela, Tobelo, Sanana, Maba dan Bacan. Masing – masing memiliki bahasa dan adat istiadat yang berbeda-beda.
Sebagai upaya untuk menunjang aktivitas ekonomi, pemerintah telah berupaya menyediakan berbagai infrastruktur, baik transportasi darat, laut maupun udara. Transportasi jalan dikembangkan untuk melayani daerah-daerah yang merupakan pusat kegiatan lokal maupun pusat kegiatan wilayah. Untuk sarana transportasi udara terdapat 10 buah pelabuhan udara dengan beragam kelas. Sarana transportasi laut yang melayani kepulauan Maluku Utara terdiri dari kapal PELNI, kapal Nusantara, Perintis dan kapal pelayanran rakyat (Pelra), yang dikelola oleh pemerintah, perusahaan swasta, maupun perorangan.
Untuk kebutuhan energi listrik, bertumpu pada sumber PLTD dengan kondisi suplai energi listrik belum memadai dan belum mampu menjangkau seluruh wilayah. Kendala dalam pengembangan listrik adalah karena faktor kondisi geografi, kurangnya pendanaan pemerintah dan tingkat beban yang secara teknis dan ekonomis belum layak dipasok pembangkit skala besar. Sementara, pembangunan prasarana dan sarana air bersih di provinsi Maluku Utara sampai saat ini belum mampu menjangkau masyarakat pedesaan dan baru sebatas kawasan perkotaan dan sebagian ibu kota kecamatan.
2.2. Potensi Sektor Pertanian
Provinsi Maluku Utara sebagai salah satu provinsi baru di Kawasan Timur Indonesia, dituntut untuk dapat menggali dan mengoptimalkan potensi sumberdaya lahannya dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui peningkatan produktivitas pertanian. Wilayah provinsi ini berdasarkan keadaan biofisik lingkungannya, terdiri dari iklim, tanah, dan terrain/topografi sehingga mempunyai potensi untuk pengembangan berbagai komoditas pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan. Pengembangan komoditas tersebut akan dapat meningkatkan pendapatan petani dan PAD apabila diusahakan secara intensif pada skala agribisnis sesuai dengan dengan potensi dan daya dukung lahannya.
Sejak dulu, Maluku Utara dikenal sebagai penghasil tanaman rempah-rempah, sehingga bahkan menarik penjajah Eropa ke wilayah ini. Namun demikian, potensi lahan juga cukup luas untuk komoditas tanaman pangan seperti padi, palawija (terutama jagung) serta hortikultura. Secara umum, produksi tanaman pangan sebatas untuk kebutuhan sendiri, bahkan untuk beberapa komoditas terpaksa mendatangkan dari daerah lain. Di sub sektor perkebunan, potensi terbesar berupa perkebunan kelapa, selain pala, dan cengkeh. Saat ini, tanaman kakao juga mulai berkembang pesat karena mampu berproduksi dengan baik. Wilayah utama tanaman perkebunan di Maluku Utara misalnya di Kabupaten Halmahera Selatan, Utara dan Barat. Untuk subsektor peternakan, jenis ternak yang saat ini banyak dikembangkan adalah sapi potong dan berbagai jenis unggas. Wilayah Maluku Utara memiliki kesesuaian untuk lahan pengembangan peternakan berupa lahan kosong, padang pengembalaan, kebun kelapa dan lahan pekarangan, cukup banyak tersedia.
Dari sisi subsektor perikanan, potensinya juga belum tergarap secara optimal. Standing stock perikanan di wilayah ini lebih kurang sebesar 695 ribu ton per tahun dengan potensi lestari sebesar 347 ribu ton per tahun. Tingkat pemanfaatan per tahun baru berkisar pada angka 26,5 persen. Jenis ikan yang banyak di perairan Maluku Utara adalah ikan pelagis besar (tuna, cakalang, tongkol, kakap dan tenggiri), ikan pelagis kecil (teri, kembung, layang, selar dan julung), jenis ikan demersal (kakap merah, lencan, ekor kuning, baronang), ikan karang, lobster, cumi-cumi, dan udang. Selain perikanan laut, perikanan budidaya juga sangat berpotensi misalnya untuk komoditi ikan kerapu, rumput laut, ikan nila, ikan mas, serta udang windu.
2.3. Potensi Sektor Non Pertanian
Bahan galian tambang tersedia secara beragam di wilayah ini yang sebagian belum diekplorasi. Bahan galian logam dan non-logam seperti nikel-kobal, tembaga, emas dan perak banyak tersedia untuk dikembangkan lebih lanjut. Tingginya kandungan bahan tambang dipengaruhi karena kedudukannya yang berada pada tumbukan tiga lempeng tektonik, yaitu lempeng Australia yang bergerak ke arah selatan, lempeng Eurasia yang bergerak dari arah barat dan Lempeng Pasifik dari arah barat. Di sisi lain, juga terdapat potensi panas bumi, misalnya di Jailolo dan energi panas bumi di Songa Bacan.
Potensi pariwisata di daerah ini berupa wisata budaya dan purbakala, sejarah, adat istiadat yang dikenal dengan Kesultanan Moloku Kie Raha. Peninggalan-peninggalan sejarah masa silam antara lain Kadaton Sultan Ternate dan Kadaton Sultan Tidore. Selain itu, Maluku Utara yang berupa pulau-pulau dan pantai yang indah dengan taman laut serta jenis ikan hias, merupakan potensi utama dalam rangka mengembangkan wisata bahari.
2.4. Profil Kemiskinan Wilayah
Data dan informasi kemiskinan yang telah disusun selama ini umumnya untuk satuan rumah tangga. Lembaga BPS dan berbagai departemen telah banyak melaporkan kemiskinan dengan menjadikan rumah tangga sebagai unit analisis, namun belum pernah yang menyusun kemiskinan wilayah, baik untuk satuan desa, kecamatan ataupun kabupaten. Sebagai gambaran dari analisis pada satuan rumah tangga, angka kemiskinan mencapai atau 29.95 persen dari keseluruhan rumah tangga (BPS, 2006). Rumah tangga miskin erat kaitannya dengan tingkat pendidikan yang rendah dan sumber penghasilan yang terbatas. Sebagian besar penduduk miskin bertempat tinggal di wilayah pedesaan.
Dengan memperbandingkan kondisi yang dimiliki dari 105 unit kecamatan di seluruh wilayah Maluku Utara, diperoleh berbagai nilai rasio yang secara relatif mengindikasikan tingkat kesejahteraan di wilayah bersangkutan. Nilai rasio tersebut diperoleh dari berbagai data, yang terdiri dari 12 nilai rasio, yakni:
1. Rasio penduduk terhadap luas wilayah,
2. Rasio jumlah rumah tangga terhadap luas wilayah,
3. Rasio jumlah rumah tangga pertanian terhadap jumlah penduduk,
4. Rasio luas sawah terhadap luas wilayah,
5. Rasio luas lahan pertanian non sawah terhadap luas wilayah,
6. Rasio produksi padi terhadap jumlah penduduk,
7. Rasio produksi jagung terhadap jumlah penduduk,
8. Rasio jumlah populasi sapi terhadap jumlah penduduk,
9. Rasio produksi perikanan laut terhadap jumlah rumah tangga,
10. Rasio jumlah rumah tangga buruh tani terhadap total rumah tangga,
11. Rasio jumlah rumah tangga mendapat aliran listrik terhadap total rumah tangga,
12. Rasio jumlah rumah tangga pemegang kartu Askeskin terhadap total rumah tangga,
Rasio jumlah penduduk dan rumah tangga menunjukkan kepadatan penduduk di wilayah bersangkutan, dimana hal ini merupakan salah satu indikator dari keberadaan sumber daya manusia. Data lain berkenaan dengan sumber daya manusia adalah rasio rumah tangga buruh tani terhadap total unit rumah tangga di masing-masing wilayah kecamatan. Dari sisi sumber daya alam adalah luas sawah dan non sawah dibandingkan dengan luas wilayah daratan. Untuk menunjukkan karaketristik pertanian wilayah, digunakan rasio produksi padi, jagung, ikan laut serta populasi sapi yang diperbandingkan dengan total unti rumah tangga. Sementara untuk merepresentasikan infrastruktur dan prorgam pengentasan kemiskinan digunakan data rasio jumlah rumah tangga mendapat aliran listrik serta rumah tangga pemegang kartu Askeskin. Hasil analisis terkait sebaran jumlah kecamatan berdasarkan nilai skor dan indeks kesejahteraan pada masing-masing kabupaten/kota di provinsi Maluku Utara disajikan pada Tabel 1. Untuk analisis nilai skor keseluruhan kecamatan berdasarkan 12 rasio dipaparkan secara lengkap pada Lampiran 1. Tabel dan lampiran dapat dilihat DISINI.
Secara ringkas, tabel menunjukkan bahwa kabupaten dengan proporsi jumlah kecamatannya memiliki skor tertinggi (nilai tinggi = skor 3) adalah Kabupaten Halmahera Barat dan Halmahaera Tengah dengan 77,8 dan 66,7% dari seluruh kecamatannya memiliki skor tinggi. Sebaliknya, secara relaif pula dapat terlihat, bahwa wilayah yang jumlah kecamatannya banyak berada di skor rendah (nilai 1) adalah kabupaten Halmahera Selatan dan Halmahera Timur. Empat wilayah kabupaten/kota lain dapat dikatakan berada di posisi “sedang” jika diperbandingkan dari 8 wilayah di Maluku Utara.
Dari segi karakteristik wilayah, meskipun tidak selaras dengan kondisi kemiskinan, dilakukan analisis cluster dengan hasil menunjukkan bahwa karakteristik wilayah kabupaten/kota di Maluku Utara relatif serupa, namun terdapat perbedaan dalam nilai pada masing-masing indikator atau variabelnya. Variabel yang menjadi basis analisis dalam studi ini merupakan nilai rasio dari dua variabel wilayah. Terdapat 6 kabupaten memiiki tipe karakteritik kesejahteraan wilayah yang serupa dan hanya 2 wilayah yang karakteristiknya cukup berbeda, yang terlihat dari lebih panjangnya garis yang menghubungkannya, yakni kabupaten Halmahera Tengah dan Kota Ternate.
Related Posts :
0 komentar:
Posting Komentar
Mba Mas Silakan Diisi Komentarnya........