BAB III. PROFIL KEMISKINAN KOTA TERNATE
Geografi dan Sumber Daya Alam
Kota Ternate merupakan ibu kota provinsi Maluku Utara dengan luas wilayah mencapai 5,7 ribu Km2, dengan 5,5 ribu Km2 merupakan lautan dan hanya 133,7 Km2 yang berupa daratan. Secara administratif, wilayah Kota Ternate mencakup delapan pulau yaitu Pulau Ternate, Pulau Hiri, Pulau Moti, Pulau Mayau, Pulau Maka, Pulau Mano, dan Pulau Gutida. Ketiga pulau terakhir ini disebut Gura Mangofa atau pulau kecil dan tidak dihuni. Pulau–pulau tersebut menyebar satu sama lain dengan jarak bervariasi mulai dari Pulau Hiri yang paling dekat (1,5 mil laut) dan Pulau Gurida yang terjauh (106 mil laut). Pulau–pulau yang tercakup dalam Kota Ternate terletak dalam lingkup yang bergerak melalui kepulauan Fillipina, Sangir Talaud dan Minahasa yang dilingkupi lengkung Sulawesi dan Pulau Sangihe dengan karakter Vulkanis. Ciri topografi wilayah ini sebagian besar daerah bergunung dan berbukit, terdiri dari pulau vulkanis dan pulau karang dengan jenis tanah Rogusal (Pulau Ternate, Pulau Hiri dan Pulau Moti) dan Rensika (Pulau Mayau, Pulau Tifure, Pulau Maka, Pulau Mano dan Pulau Gurida). Di keempat kecamatan di Ternate tidak ada sawah, baik sawah tadah hujan apalagi sawah irigasi. Dengan demikian, kebutuhan beras penduduknya didatangkan dari luar daerah.
Wilayah ini mempunyai tipe iklim tropis yang sangat dipengaruhi oleh iklim laut yang biasanya heterogen sesuai indikasi umum iklim tropis. Dikenal dua musim yakni utara - barat dan timur - selatan yang seringkali diselingi dengan dua kali masa pancaroba di setiap tahunnya Kondisi topografi Kota Ternate ditandai dengan tingkat ketinggian dari permukaan laut yang beragam. Berdasarkan klasifikasi tersebut, daerah ini memiliki kelurahan dengan tingkat ketinggian dari permukaan laut dengan kriteria rendah sebanyak 53 atau 84%, sedang sejumlah 6 atau 10% dan tinggi sebanyak 4 atau 6% (Tabel 2).
Selain itu, Ternate memiliki potensi perikanan yang cukup besar dengan berbagai jenis ikan yang diperkirakan 1,76 ton / km2 atau 18.133,4 ton produksi setiap tahun. Laut juga menjadi media transportasi Ternate – Hiri dan Pulau – Pulau Batang Dua ( Mayau dan Tifure ), atau transportasi perdagangan nasional antar pulau dan internasional termasuk pertahanan dan keamanan, rekreasi dan wisata bahari. Wilayah laut memiliki.
Infrastruktur Fisik dan Sosial Wilayah
Saat ini, wilayah Kota Ternate telah terbagi menjadi 6 kecamatan. Dua kecamatan yang baru adalah Kecamatan Pulau Batang Dua yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Pulau Ternate dan Kecamatan Ternate Tengah yang dimekarkan dari Kecamatan Ternate Utara. Sebagai kota provinsi, pembangunan Kota Ternate diarahkan menjadi kota budaya, kota perdagangan, wisata dan juga Kota Pantai. Visi seperti ini digulirkan sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Untuk itu, berbagai prasarana dan sarana ekonomi yang menuju kepada tujuan tersebut selalu diupayakan untuk terus dilengkapi dan diperbaiki. Dalam upaya mengoptimalkan pelayanan tata kota ke arah tujuan tersebut, dihadapi permasalahan penataan ruang serta degradasi lingkungan. Selain itu, pengembangan wilayah juga dibatasi oleh kondisi dan ketersediaan prasarana dan sarana serta keterbatasan dana.
Konflik horizontal yang yang terjadi beberapa tahun lalu juga sangat memukul ekonomi wilayah ini. Sebagai indikasi, dari data Bank Indonesia Cabang Ternate memperlihatkan bahwa jumlah uang yang beredar di Kota Ternate sebelum konflik sosial mencapai Rp. 7 miliar per hari, namun pasca konflik hanya sekitar Rp. 3 miliar per hari. Saat ini, meskipun situasi keamanan sudah baik, namun kondisi perekonomian belum maksimal.
Untuk prasarana layanan pendidikan memperlihatkan bahwa sekolah SD sampai SLTA telah tersebar di seluruh wilayah, Demikian pula dengan infrastuktur layanan kesehatan meskipun dengan jumlah yang beragam. Penduduk yang tinggal di luar kota sebagian besar menggantungkan hidupnya dari aktivitas pertanian berkebun dan nelayan. Teknologi penangkapan nelayan tergolong masih sederhana dengan menggunakan kapal motor sebagai prasarana alat tangkap utama. Selengkapnya dapat disajikan pada Tabel 3.
Untuk fasilitas perdagangan, hampir seluruh jenis barang yang menjadi kebutuhan hidup masyarakat telah tersedia mulai dari pasar tradisional sampai dengan pertokoan dan swalayan. Kegiatan sektor perdagangan bertumbuh cukup pesat karena ditunjang oleh prasarana keuangan seperti bank dan transportasi. Mengingat Ternate merupakan wilayah konsumsi beras dan tidak memproduksi beras sendiri, maka kelangkaan ketersedian beras di pasar akan memicu inflasi. Pelaku distribusi beras, misalnya Perum Bulog, menjadi pelaku utama yang menyedakan beras untuk Kota Ternate.
Fasilitas akomodasi memegang peranan cukup penting dalam aktivitas ekonomi di Kota Ternate. Sebagai ibukota sementara provinsi Maluku Utara saat ini dan sebagai pusat transit ke daerah lain di provinsi Maluku Utara maka fasilitas akomodasi sangat diperlukan untuk menunjang pembangunan di wilayah Maluku Utara. Ketersediaan hotel dan pengianapan terus meningkat dengan jumlah kamar melebihi seribu unit.
Demografi dan Sumber Daya Manusia
Sebagai sentra aktivitas ekonomi di Maluku Utara, saat ini Kota Ternate dihuni oleh penduduk yang multi etnis, meskipun sebagian besar merupakan penduduk asli. Suku pendatang mulai dari yang terbanyak adalah Gorontalo dan Bugis, lalu diikuti pendatang dari Puau Jawa dan Sumatra. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani kebun dan nelayan.
Peningkatan penduduk tetap terjadi dalam dua tahun terakhir, demikian pula dengan jumlah rumah tangga. Peningkatan penduduk tertinggi ditemukan di Ternate Utara yaitu 22,3%, lalu di Pulau Ternate 1,7% dalam dua tahun terakhir ini. Kota Ternate mencakup wilayah administrasi Kecamatan Ternate Selatan dan Utara, karena itulah terlihat kepadatan penduduk di dua wilayah ini jauh labih tinggi, yaitu lebih dari 10 kali lipat dua kecamatan lain. Jumlah jemaah haji dapat dijadikan sebagai sebuah indikator kemajuan ekonomi, terutama dalam kondisi mayoritas penduduk di wilayah tersebut adalah muslim. Jumlah jemaah haji di Kec Ternate Selatan dan Utara jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Selengkapnya, diperlihatkan pada Tabel 4 dan 5.
Karakteristik rumah tangga di Kota Ternate memiliki sumber penghasilan dari sektor pertanian, dengan jumlah yang lebih banyak ada di kecamatan Pulau Ternate. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat di kecamatan ini lebih banyak mengandalkan dari usaha pertanian, sedangkan 3 kecamatan lain di sektor atau sub sektor lain.
Kondisi Aktivitas Ekonomi Wilayah
Menurut informasi dari Pemda, pengembangan perekonomian daerah dan pengembangan wilayah sebagai upaya peningkatan pembangunan daerah dan pemerataan pertumbuhan antar daerah, mengalami hambatan keterbatasan dalam hal pemanfaatan sumber daya alam, ketersediaan modal, kemitraan dengan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Sedangkan dalam pemberdayaan masyarakat, masalah pokok yang dihadapi adalah rendahnya akses masyarakat atas sumber daya pelayanan pemerintah dan belum tumbuhnya kesadaran birokrasi pemerintah untuk memberikan cara pelayanan yang memihak kepada masyarakat khususnya kepada kelompok masyarakat bawah (grass rooth).
Sektor pertanian, sebagai sumber penghasilan utama masyarakat Ternate, dijalankan di lahan kering, karena tidak ada sawah di wilayah ini. Komoditas pangan utama yang diusahakan di lahan kering adalah jagung dan ubi kayu sedangkan tanaman perkebunan adalah kelapa, kakao, cengkeh, dan pala (lihat Tabel 6). Komoditas perkebunan ini sebagian telah dikapalkan ke berbagai penjuru dunia dengan negara yang paling banyak menjadi tujuan ekspor adalah Amerika, China, Taiwan dan Jepang.
Untuk seluruh komoditas pertanian, produksi di Kecamatan Pulau Ternate selalu lebih tinggi dibandingkan 3 kecamatan lain. Namun untuk produksi perikanan laut, hasil penangkapan terbesar ditemukan di Kecamatan Ternate Utara. Namun demikian, tidak bermakna angka produksi tersebut merupakan hasil tangkapan warga setempat, karena nelayan dari wilayah lain seringkali mendaratkan hasil tangkapannya di Kecamatan Ternate Utara atas pertimbangan dekat dengan lokasi pemasaran. Kota ternate memiliki potensi perikanan yang sangat melimpah sekitar 18.133 ton produksi setiap tahunnya. Potensi perikanan yang baru diproduksi masih jauh lebih kecil dari kandungan potensi potensi atau nilai produksi. Dengan kata lain, masih begitu banyak potensi yang belum diolah. Pemerintah kota telah membangun infrastruktur pelelangan yang sangat memadai sehingga nelayan bisa leluasa beraktivitas dan menjual hasil tangkapan ikannya yang melimpah.
Distribusi presentasi PDRB Kota Ternate menunjukkan bahwa sumbangan perdagangan, hotel dan restoran adalah yang paling tinggi yakni 30,95 persen, lalu diikuti oleh pengangkutan dan komunikasi serta jasa-jasa, sedangkan pertanian berada di urutan keempat dengan sumbangan sebesar 13,52 persen. Perdagangan merupakan kekuatan ternate. Letaknya yang strategis sebagai jalur transportasi niaga dan pariwisata ternate-bitung, ternate-papua, ternate-namlea, dan ternate-ambon, memungkinkan untuk mewujudkannya wilayah ini tumbuh menjadi kota perdagangan dan pariwisatadengan pembenahan dan pendidikan sumber daya manusianya.
Tak hanya perkebunan dan perikanan saja yang mendatangkan penghasilan besar bagi warga Ternate, sektor peternakan juga mencatat presentasi yang mengesankan. Sektor ini tak hanya memenuhi kebutuhan warga Ternate, namun juga menjadi pemasok kebutuhan daging bagi warga kawasan timur Indonesia.
Gambaran Umum Kemiskinan
Kemiskinan merupakan masalah pembangunan diberbagai bidang yang yang ditandai oleh keterbelakangan dan ketidakberdayaan. Oleh karena itu, kemiskinan perlu adanya upaya penanggulangan secara berkelanjutan. Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu upaya melaksanakan strategi dalam mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan ada dua strategi utama, yaitu; melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pokok dan melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan dan kedua memberdayakan masyarakat yang mengalami kemiskinan agar mempunyai kemampuan yang tinggi untuk melakukan usaha dan mencegah terjadinya kemiskinan baru.
Salah satu penyebab kemiskinan yang dialami masyarakat Ternate adalah karena keterbatasan dukungan sumber daya alam. Secara umum, kemiskinan dapat dipandang sebagai gejala baru dalam arti marak terjadi semenjak bertambahnya kepadatan penduduk. Karena masih mengandalkan kepada lahan, sementara ketersediaan lahan tetap, maka penguasaan lahan sebagai sumber daya ekonomi penting, menjadi semakin lemah. Dari sisi pemenuhan pangan, masyarakat miskin makan 2 kali sehari. Namun demikian, masyarakat secara umum tidak sulit mendapatkan bahan makanan dengan kondisi perumahan masyarakat Ternate cukup baik serta sebagian besar telah dialiri listrik.
Pemerintah daerah melakukan program untuk mengurangi tekanan terhadap keluarga miskin secara langsung dan tidak langsung. Program tidak langsung adalah Program penyediaan kebutuhan pokok untuk keluarga miskin. Program ini bertujuan membentuk penyediaan bahan pokok pangan kesehatan, dan pendidikan bagi keluarga dan kelompok keluarga miskin secara merata dan harga terjangkau. Sasaran program ini adalah terpenuhinya kebutuhan pangan bagi keluarga miskin secara terus menerus dan harga yang terjangkau, tersedianya pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi keluarga miskin. Sedangkan kegiatan pokok yang dilakukan dalam rangka penanggulangan kemiskinan adalah: (a) Penyediaan bahan pokok secara kontinyu, (b) Pengendalian harga bahan pokok, (c) Penyediaan pelayanan dasar terutama kesehatan dan pendidikan, dan (d) Perbaikan lingkungan perumahan termasuk air bersih.
Sementara dalam konteks Program Pengembangan Budaya Usaha Masyarakat Miskin oleh pemerintah daerah, dimaksudkan untuk mengembangkan budaya usaha yang lebih maju, meningkatkan jiwa kewirausahaan dan keterampilan keluarga serta kelompok miskin untuk melakukan usaha-usaha ekonomi rakyat yang produktif. Sasaran program ini adalah terselenggaranya pendidikan dan pelatihan keterampilan usaha yang berorientasi pada usaha produktif.
Berbagai program anti kemiskinan juga dijalankan di Ternate. Dua di antaranya adalah jaminan kesehatan warga miskin melalui program Askeskin dan distribusi bantuan langsung tunai BLT BBM. Dalam kegiatan Askeskin, rumah tangga miskin yang membutuhkan layanan kesehatan diberikan kemudahan biaya pada lembaga pelayanan kesehatan yang ditunjuk. Program ini bertujuan mengurangi pengeluaran rumah tangga miskin, sehingga tidak semakin jatuh status kesejahteraannya. Dari empat kecamatan di Ternate, terlihat bahwa total rumah tangga pemegang Askeskin hampir dua kali lipat total rumah tangga penerima BLT-BBM. Sementara, jumlah peserta tiap kecamatan juga berbeda-beda. Selengkapnya, diperlihatkan pada Tabel 7.
Jika dibandingkan dengan total rumah tangga, jumlah peserta kedua program tampak tertinggi di kecamatan Moti, yaitu 27,3 rumah tangga dari 100 RT untuk pemegang Askeskin, dan 21,8 rumah tangga dari 100 rumah tangga untuk kegiatan BLT-BBM. Pelaksana program tentunya memiliki pertimbangan tersendiri, mengapa jumlah peserta program di wilayah tersebut lebih banyak secara proporsi, padahal total peserta di kecamatan tersebut kuantitasnya lebih sedikit. Data ini menyebabkan nilai skor Kecamatan Moti untuk variabel program anti kemiskinan paling rendah dibandingkan 3 kecamatan lain, yaitu skor 1 (=rendah).
Indeks Kesejahteraan Wilayah
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, di wilayah Ternate tidak ditemui sawah, sehingga petani hanya mengandalkan pada usaha budidaya ladang dengan menanam berbagai komdoitas perkebunan rakyat. Dengan demikian, total wilayah kebun yang terdapat pada satu wilayah dapat dijadikan indikasi tingkat kesejahteraan wilayah tersebut. Variabel ini dapat dijadikan indikator kesejahteraan, karena sifatnya yang terdistributif, sehingga lahan perkebunan menjadi tulang punggung sumber ekonomi bagi masyarakat. Jika diperbandingkan dengan total wilayah masing-masing, maka terlihat bahwa rasio luas kebun yang lebih tinggi terdapat di Kecamatan Ternate Utara, dan terendah di Kecamatan Ternate Selatan. Selengkapnya, diperlihatkan pada Gambar 1 dan Tabel 8.
Selain luas lahan pertanian, jarak wilayah ke pusat ekonomi dan pemerintahan, yaitu kota kabupaten, secara tidak langsung dapat berkontribusi kepada keunggulan perekonomian wilayah tersebut. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka variabel ini dijadikan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan wilayah. Jumlah desa yang sudah berstatus swasembda bila dibandingkan dengan total desa di wilayah kecamatan bersangkutan secara tidak langsung juga menggambarkan tingkat kemajuan wilayah bersangkutan.
Untuk ketersediaan infrastruktur pendidikan, bila dibandingkan dengan total penduduk, terlihat bahwa Kecamatan Ternate Utara memiliki kondisi yang lebih rendah (skor 1 = rendah). Kondisi yang lebih baik ditemukan di Kec Moti dan Pulau Ternate. Selanjutnya, dari Tabel 9 terlihat bahwa untuk rasio jumlah rumah teraliri listrik, kondisi di Kecamatan Ternate Utara justru lebih baik. Kepemilikan perahu (dengan motor maupun tidak) merupakan salah satu prasarana ekonomi yang penting. Jika diperbandingkan dengan total nelayan di wilayah bersangkutan, terlihat bahwa jumlah sarana penangakapan ikan di laut ini leih baik di Kecamatan Moti (skor 3 = tinggi), dan rendah Kecamatan Ternate Selatan (skor 1= rendah). Selengkapnya, diperlihatkan pada Tabel 9 dan Gambar 2.
Dari sisi sumber daya manusia, berdasarkan beberapa variabel statistik yang berhasil dikumpulkan, kondisi kualitas SDM yang lebih tinggi secara relatif dimiliki oleh kecamatan Ternate Selatan dan terendah di Pulau Ternate. Namun secara lebih detail, dari Tabel 10 terlihat bahwa kondisi tiap variabel tidaklah konsisten. Kecamatan Ternate Selatan memperoleh skor 3 (= tinggi) untuk kondisi jumlah koperasi, jemaah haji, serta program anti kemiskinan. Untuk variabel selebihnya, kecamatan ini hanya memperoleh skor 2 (= sedang). Selain itu, berdasarkan program anti kemiskinan yang berjalan, kecamatan Moti memiliki jumlah peserta prorgam anti kemiskinan yang paling besar rasionya, sehingga nilai skor untuk wilayah ini rendah (=1). Namun demikian, terlihat pula bahwa dari sisi jumlah rumah tangga yang berokupasi sebagai buruh tani, rasionya di kecamatan Moti paling rendah, sehingga ia memiliki skor tinggi (=3). Demikian pula untuk prasarana kesehatan, yang ketersediaannya relatif lebih baik dibanding kecamatan-kecamatan lain. Selengkapnya, diperlihatkan pada Gambar 3-4 dan Tabel 10.
Selanjutnya dari sisi kinerja ekonomi penduduknya, khususnya untuk kegiatan pertanian, kecamatan Ternate Utara berada pada kategori sedang (=2) yang konsisten untuk ketujuh variabel. Nilai skor yang beragam tampak di Kecamatan Ternate Selatan, yang memiliki skor tinggi untuk rasio produksi cengkeh dan pala, namun rendah untuk rasio peoduksi jagung, ubi kayu, kelapa dan hasil penangkapan ikan laut. Pola serupa juga dijumpai di Kecamatan Pulau Ternate yang rendah untuk rasio produksi kakao, cengkeh, dan pala; namun tinggi untuk rasio produksi jagung dan kelapa. Selengkapnya diperlihatkan pada Gambar 5 dan Tabel 11.
Related Posts :
0 komentar:
Posting Komentar
Mba Mas Silakan Diisi Komentarnya........